Di Balik Efisiensi Rp 308 Triliun: Siapa Diuntungkan, Siapa Menanggung Beban?

JAKARTA, PELIPUTAN.COM – Oleh: Rakhmat Djabar

Pengumuman Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran sebesar Rp 308 triliun dalam forum Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara menandai arah awal kebijakan fiskal pemerintahan baru. Pemerintah menyatakan penghematan berasal dari pemangkasan belanja non-prioritas, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, seminar, serta kajian berulang yang kemudian dialihkan ke program strategis, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara normatif, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja negara (improving expenditure quality). Dalam teori ekonomi publik, realokasi dari belanja administratif ke belanja sosial produktif berpotensi meningkatkan social return on spending, khususnya jika menyasar kelompok miskin dan rentan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan ini memiliki rasionalitas ekonomi.

Namun, evaluasi fiskal tidak berhenti pada narasi efisiensi. Setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: bagaimana dampaknya terhadap struktur APBN, bagaimana implikasinya terhadap relasi fiskal pusat–daerah, dan siapa yang menanggung risiko jangka panjangnya.

Struktur APBN: Perubahan Orientasi, Bukan Penghematan Riil

RAPBN 2026 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp 3.154 triliun dan belanja negara Rp 3.843 triliun, dengan defisit sekitar Rp 689 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB. Fakta bahwa belanja meningkat lebih dari 11 persen dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi Rp 308 triliun tidak menghasilkan kontraksi fiskal, melainkan ekspansi melalui perubahan komposisi belanja.

Dalam literatur kebijakan fiskal, ini dikenal sebagai expenditure switching, bukan fiscal consolidation. Artinya, belanja negara tidak mengecil, tetapi berubah orientasi.

Dalam jangka pendek, perubahan orientasi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan. Pemerintah menyebut program MBG telah membuka ribuan dapur layanan gizi dan menyerap sekitar satu juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Di tengah struktur ekonomi yang bertumpu pada konsumsi rumah tangga, ekspansi belanja sosial dapat berfungsi sebagai stimulus permintaan agregat sekaligus instrumen redistribusi.

Kelompok rumah tangga miskin dan pekerja sektor informal yang terlibat dalam rantai pasok program menjadi pihak yang relatif diuntungkan pada tahap awal. Dari perspektif distribusi vertikal, kebijakan ini memiliki karakter progresif.

Relasi Pusat–Daerah: Potensi Ketimpangan Fiskal

Dimensi kedua menyangkut relasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagian efisiensi dilakukan melalui penyesuaian Transfer ke Daerah dengan alasan adanya dana mengendap.

Secara administratif, kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah peningkatan disiplin anggaran. Namun secara institusional, penyesuaian tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, terutama ketika pemerintah pusat memperluas program nasional berskala besar.

Kasus di Tuban, di mana anggaran bantuan sosial dilaporkan turun signifikan akibat efisiensi dan pemutakhiran data, mencerminkan konsekuensi nyata dinamika tersebut. Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dasar menghadapi tekanan penyesuaian, sementara fungsi redistribusi semakin terpusat di tingkat nasional.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kondisi ini berpotensi memperlebar vertical fiscal imbalance: pusat menguasai instrumen anggaran dominan, sementara daerah memikul tanggung jawab pelayanan publik. Tanpa mekanisme transisi yang terukur, beban kebijakan dapat bergeser ke pemerintah daerah dan pada akhirnya ke masyarakat lokal.

Risiko Tata Kelola dan Keberlanjutan Fiskal

Skala anggaran MBG pada 2026 tergolong besar. Dalam teori kebijakan publik, semakin luas cakupan program, semakin tinggi kompleksitas koordinasi dan potensi implementation gap. Rantai pengadaan yang panjang membuka ruang inefisiensi dan kebocoran.

Tanpa audit rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan serta transparansi pelaksanaan yang memadai, efisiensi pada tahap perencanaan berisiko tergerus pada tahap implementasi. Sementara itu, stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa penguatan integritas institusional masih menjadi pekerjaan rumah.

Sejumlah lembaga kajian seperti INDEF dan CELIOS juga menekankan pentingnya pengawasan ekstra pada program berskala besar guna mencegah terbentuknya rente baru dalam rantai distribusi anggaran.

Di sisi lain, keberlanjutan fiskal perlu dihitung dalam horizon menengah. Tahun 2026 dibayangi kewajiban jatuh tempo utang dalam jumlah besar. Selama defisit dijaga di bawah 3 persen PDB, stabilitas makro relatif terpelihara. Namun apabila pertumbuhan penerimaan negara tidak sejalan dengan ekspansi belanja, tekanan fiskal dapat meningkat.

Dalam situasi tersebut, opsi kebijakan biasanya terbatas pada peningkatan pajak atau penyesuaian belanja sosial. Keduanya memiliki implikasi distribusi yang signifikan, terutama bagi kelas menengah dan kelompok rentan. Beban kebijakan pun berpotensi bergeser ke generasi mendatang melalui peningkatan kewajiban fiskal.

Legitimasi Politik dan Reformasi Struktural

Dari perspektif politik anggaran, program nasional berskala besar meningkatkan visibilitas pemerintah pusat dan memperkuat narasi keberpihakan sosial. Namun legitimasi fiskal jangka panjang tidak ditentukan oleh popularitas program semata, melainkan oleh konsistensi tata kelola dan keberlanjutan pembiayaan.

Efisiensi Rp 308 triliun akan bermakna sebagai reformasi substantif apabila disertai penguatan institusional. Audit triwulanan dengan laporan terbuka, indikator kinerja berbasis kualitas layanan dan ketepatan sasaran, serta integrasi kanal pelaporan publik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi prasyarat penting.

Pada saat yang sama, reformasi penerimaan negara perlu dipercepat untuk memperluas basis pajak dan memperkuat kapasitas fiskal struktural.

Pada akhirnya, pertanyaan “siapa diuntungkan dan siapa menanggung beban” tidak memiliki jawaban tunggal. Dalam jangka pendek, kelompok rentan memperoleh manfaat langsung dari ekspansi belanja sosial. Namun dalam jangka menengah dan panjang, risiko fiskal dapat berpindah ke pemerintah daerah, kelas menengah, dan generasi berikutnya jika reformasi struktural tidak berjalan konsisten.

Efisiensi Rp 308 triliun adalah instrumen kebijakan, bukan tujuan akhir. Ia dapat menjadi pijakan menuju fiskal yang lebih produktif dan inklusif atau sebaliknya, menjadi redistribusi risiko fiskal jika tata kelola dan reformasi penerimaan tidak diperkuat. Evaluasi kebijakan ini, karena itu, harus ditempatkan bukan pada besarnya angka penghematan, melainkan pada konsistensi antara legitimasi politik, rasionalitas ekonomi, dan keberlanjutan institusional.